Para ASN tersebut dilantik dan diambil sumpah/janji untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat tersebut merupakan pengukuhan kembali pejabat sekaligus penyesuaian kualifikasi pendidikan dalam jabatan baru, serta pengisian jabatan sebagai konsekuensi penyederhanaan birokrasi.
Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Slamet dalam laporannya mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat tersebut didasari pada peraturan Permenpan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan, artinya dari jabatan administrasi ke fungsional juga ada. Kemudian juga Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur birokrasi.
Menurut Slamet, karena menyesuaikan Peraturan Menpan, maka ada perubahan nomenklatur yang baru.
Sehingga otomatis pejabat yang ada didalamnya diambil sumpah serta dilantik.
Usai pelantikan, Bupati Klaten Hj Sri Mulyani dalam sambutannya mengingatkan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan, baik secara administratif berupa catatan-catatan dan laporan pelaksanaan tugas, maupun secara moral yang bersentuhan langsung dengan akhlak.
Dijelaskan, sifat amanah menjadi penting bagi pejabat karena pengangkatannya mempertimbangkan kompetensinya, keahliannya, minat dan bakatnya. Sehingga diharapkan lebih menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas.
Bupati Klaten juga mengajak, kepada pejabat yang baru dilantik, selalu meningkatkan dan menjaga loyalitas, serta membangun harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Tujuannya, agar pemerintahan di Kabupaten Klaten berjalan serentak dan serempak.
Bupati Klaten Hj Sri Mulyani meminta para pejabat baru yang dilantik untuk menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan pengabdian terbaik untuk Pemerintah Kabupaten Klaten dan untuk masyarakat Kabupaten Klaten. (kisrowo)
Posting Komentar untuk "Bupati Klaten Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas"